gondrongjabrik

TKN Prabowo-Gibran Bakal Rayu PDIP Gabung Koalisi Pemerintah, Emang Mau?

Prabowo-Gibran siap mengajak PDI Perjuangan (PDIP) untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan usai memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno dalam wawancara dengan Bloomberg Television seperti dikutip, Jumat (11/2/2024). Dia mengatakan Prabowo Subianto akan menjangkau lintas partai untuk mencoba membentuk pemerintahan yang stabil setelah membukukan kemenangan yang meyakinkan di ajang Piliers 2024. Hingga Jumat (16/2/2024) pukul 08.30 WIB, 50,07% data telah tercatat dalam hitung suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasilnya, hampir dapat dipastikan Prabowo-Gibran menang dan Prabowo menjadi Presiden RI periode 2024—2029. Sejauh ini, Prabowo-Gibran memperoleh 56,89% suara, sedangkan pasangan Anies-Cak Imin meraih 25,27% suara, lalu pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan 17,84% suara. Eddy mengatakan Prabowo akan mengikuti jejak Presiden Jokowi yang sukses membentuk koalisi partai politik terbesar di parlemen.

“Membentuk koalisi besar merupakan formula untuk membangun pemerintahan yang stabil kedepannya. Apalagi, Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Kita akan melihat sebuah koalisi yang kuat di parlemen dan koalisi tersebut kemungkinan besar akan memiliki mayoritas di parlemen. Prabowo adalah orang yang sangat inklusif,” katanya dikutip dari Bloomberg, Jumat (16/2/2024). Seperti diketahui, koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran saat ini, yatu Partai Gerindra, Parti Golkar, PAN, PSI, dan Partai Demokrat. Sementara itu, PDIP sebagai parti terbesar di DPR berkoalisi dengan PPP, Parti Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung pasangan Ganjar-Mahfud MD. Terakhir, Partai Nasdem, PKB, dan PKS berada di belakang pasangan Anies-Muhaimin Iskandar.  Jika Prabowo ingin membentuk koalisi gemuk seperti pemerintahan Jokowi, maka dia harus menggandeng PDIP, PKB, PKS, dan Partai Nasdem untuk bergabung dengan kubu pemerintahan Prabowo-Gibran. Edi menegaskan untuk membantu memuluskan jalan bagi reformasi Prabowo, Prabowo akan berusaha membangun koalisi yang kuat di parlemen, mengundang partai-partai lain seperti PDIP yang merupakan partai terdepan. “Bukan tidak mungkin [Prabowo] mengajak calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahan,” imbuhnya. Seperti diketahui, Prabowo akhirnya resmi bergabung ke kubu Jokowi usai Piliers 2029. Usai menjadi rival politik selama 10 tahun, Prabowo https://gitarisgila.com/akhirnya menerima pinangan Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. “Beliau melihat bahwa hal tersebut merupakan formula yang berhasil untuk membangun pemerintahan yang stabil di masa mendatang,” ujar Eddy Soeparno.

Ratusan petugas pemungutan suara meninggal karena kelelahan saat pemilihan umum presiden dan legislatif serentak 2019. Untuk mencegah ini terulang lagi di 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi usia dan memperketat syarat kesehatan petugas. Namun, penerapannya di lapangan menemui banyak hambatan.

Irwansyah kaget. Awal Januari lalu, tiba-tiba ia diminta melengkapi seluruh dokumen untuk mendaftar jadi petugas pemilu di lingkungan rumahnya di Kelurahan Jurangmangu Barat, Tangerang Selatan. Padahal, tenggat pendaftarannya 20 Desember 2023. Sudah lewat.

Sebenarnya, pengurus RT dan warga senior telah meminta Irwansyah bersiap sejak Oktober. Namun, tidak ada kabar hingga Januari.

“Tadinya saya nyangka nggak jadi,” kata Irwansyah, 48, yang juga dosen ilmu politik di Universitas Indonesia.

Peraturan KPU No. 8/2022 membatasi usia petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rentang 17-55 tahun.

Sebelumnya, saat pemilu serentak 2019, KPU hanya mengatur usia minimal petugas KPPS, yaitu 21 tahun, tanpa menetapkan usia maksimal.

Peraturan baru ini membuat banyak warga senior di lingkungan rumah Irwansyah, termasuk yang telah berpengalaman menjadi petugas pemilu, tidak bisa mendaftar lagi. Makanya, anak-anak muda diminta maju.

Namun, sepanjang Oktober-Desember, jumlah pendaftar tak mencukupi. Karena usianya masih memenuhi ketentuan, Irwansyah dan istri akhirnya bersedia maju pada Januari.

Irwansyah lantas terpilih menjadi ketua KPPS untuk tempat pemungutan suara (TPS) nomor 63 di Jurangmangu Barat.

Ia bersedia maju karena, bila jumlah petugas KPPS di tempatnya tak mencukupi, TPS warga setempat bisa digabung dengan TPS warga dari area lain.

Dua petugas kelompok penyelenggara pemungut suara (KPPS) memeriksa form pemberitahuan memilih sebelum dibagikan ke warga di Lapangan Yos Sudarso, Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (11/02).

Bila ada 250-300 pemilih di satu TPS saja, total pemilih di TPS gabungan bisa menyentuh 500-600. Ini bisa membawa banyak masalah karena antrean dan waktu pencoblosan yang panjang, kata Irwansyah.

“Ketika imbauannya adalah membantu supaya TPS-nya nggak dipindah ke tempat lain, saya merasa itu kewajiban sipil,” kata Irwansyah.

“Saya juga tertarik sebetulnya, terutama karena pengalaman 2019 yang sensasional. Apa sih yang terjadi? Kenapa sampai orang kelelahan begitu?”

Merujuk data KPU per Oktober 2019, ada 894 petugas ad hoc yang meninggal dan 5.175 yang sakit dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun tersebut.

Ini mencakup petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa dan kelurahan, serta KPPS dan petugas keamanan di tiap TPS.

Setelah melewati proses verifikasi dan validasi, jumlah korban meninggal dan sakit berkurang jadi masing-masing 708 dan 749.

Ini berbeda dengan data Kementerian Kesehatan per Mei 2019, yang mencatat 527 petugas pemilu meninggal dan 11.239 lainnya sakit.

Hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta menunjukkan beban kerja tinggi yang dihadapi petugas pemilu 2019.

Sebelum hari pemungutan suara, secara median mereka bekerja selama 7,5-11 jam untuk mempersiapkan TPS, serta 8-48 jam untuk mempersiapkan dan mendistribusikan undangan. Di hari pemilu, jam kerja mereka bahkan berkisar 20-22 jam.

Sejumlah pekerja menghitung ulang jumlah surat suara Pemilu 2024 yang akan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus saat melakukan proses setting surat suara di Gudang KPU Badung, Bali, Rabu (10/01).

Per Mei 2019, ada 12 petugas pemilu di Yogyakarta yang meninggal dunia. Tim peneliti UGM mewawancarai anggota keluarga para korban dan menemukan, seluruh korban adalah laki-laki dengan rentang usia 46-67.

Sebanyak 80% di antaranya memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, dan 90% punya riwayat merokok.

“Sebesar 89,2% dari 74 petugas pemilu yang sakit merasa memiliki tuntutan kerja yang tinggi, sedangkan hanya sebesar 74,2% dari 138 dari petugas pemilu yang sehat yang merasa demikian,” tulis tim peneliti UGM.

“Kondisi tersebut mengakibatkan petugas pemilu yang sakit memiliki tingkat kelelahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petugas yang sehat.”

Riset Universitas Indonesia (UI) pun menunjukkan hasil serupa. Petugas pemilu disebut bisa bekerja hingga 18 jam di tengah cuaca yang tak ideal, khususnya suhu tinggi yang bisa memicu heat stress.

Belum lagi, banyak petugas telah berusia di atas 60, memiliki sejumlah riwayat penyakit seperti masalah saluran pencernaan, dan kerap kurang tidur.

“Respons stres yang paling banyak terjadi pada petugas KPPS pemilu 2019 dalam penelitian ini adalah kelelahan,” kata Retno Asti Werdhani dari Fakultas Kedokteran UI.

Mencari wajah baru petugas pemilu

Agus Mulyadi menolak mundur. Meski cedera pinggangnya belum pulih betul setelah terjatuh di rumah, ia bersikeras tetap menjalankan tugas sebagai ketua KPPS saat pemilu serentak pada 17 April 2019.

Di hari pemungutan suara, ia bertugas hingga kira-kira pukul 21.00 WIB di TPS 38 di Kelurahan Karawang Kulon, Karawang.

“Diingatkan sama rekan-rekannya, sudah jangan ikut jaga sampai malam, tapi dia ngeyel,” kata Eman Suryana, ketua PPS Kelurahan Karawang Kulon, pada BBC News Indonesia pada Sabtu (10/2).

“Terus dia pulang. Alasannya cuma masuk angin.”

Setelah pulang, kondisi Agus memburuk, hingga ia wafat tiga hari berselang di usia 53. Agus meninggalkan satu istri dan tiga anak.

Kisah petugas KPPS mengorbankan nyawa demi mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara tersebar di mana-mana lima tahun silam.

Selain Agus, ada Fery Yunus di Jakarta Pusat dan Agus Susanto di Malang yang mengalami masalah jantung setelah bekerja hingga dini hari, juga Edirson di Pekanbaru yang bahkan terkena stroke di tengah proses penghitungan suara.

Melihat hal ini, KPU mengambil sejumlah langkah untuk menekan risiko kecelakaan kerja saat pemilu serentak 2024.

Ini termasuk menetapkan batas usia baru yang berkisar 17-55 tahun bagi petugas KPPS dan mewajibkan calon petugas menyerahkan surat keterangan sehat, yang menunjukkan mereka tidak memiliki penyakit bawaan.

Sejumlah petugas KPPS menyegel kotak suara usai memeriksa ulang kondisi logistik Pemilu 2024 setelah didistribusikan dari Ternate di Kantor Lurah, Kecamatan Pulau Moti, Maluku Utara, Sabtu (10/02).

“Sebab, dahulu faktor utama penyebab kecelakaan kerja tersebut yaitu karena faktor komorbid – penyakit bawaan seperti darah tinggi, jantung, dan lain sebagainya – yang mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan bahkan mengakibatkan kematian,” kata Idham Holik, anggota KPU, pada BBC News Indonesia pada Rabu (7/2).

Meski begitu, sulit untuk sepenuhnya menerapkan kebijakan baru KPU di lapangan.

Irwansyah di Jurangmangu Barat, misalnya, tetap lolos menjadi petugas KPPS meski hasil tes kesehatannya menunjukkan ia mengidap diabetes.

“Kan berarti ya itu masih dokumen formal saja, bukan sebagai syarat kelulusan atau pembatalan,” kata Irwansyah.

Ade Sandi Ulis, anggota PPS Desa Tinggar di Kecamatan Kadugede, Kuningan, mengatakan syarat kesehatan untuk menjadi petugas KPPS 2024 memang telah diperketat.

Kali ini, calon petugas harus menyertakan hasil tes tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, yang menurutnya tak diperlukan saat pemilu 2019.

Namun, Ade bilang syarat usia dari KPU sebenarnya tidak seketat itu.

“Ada pengecualian sih sebenarnya. Kalau misalkan sumber daya manusianya tidak ada lagi, asalkan yang bersangkutan bisa baca dan tulis, kemudian menghitung, itu bisa,” kata Ade pada Rabu (7/2).

Tiga petugas mengemas logistik Pemilu 2024 di GOR Merdeka Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (23/01).

Faktor pengalaman juga jadi pertimbangan dalam menentukan petugas KPPS, kata Eman, ketua PPS Karawang Kulon.

Idealnya, kata Eman, KPU berharap satu KPPS bisa diisi tiga orang lama yang telah berpengalaman menjadi petugas pemilu dan empat orang baru untuk regenerasi.

Namun, bila kesulitan mencari wajah baru, menurutnya warga berusia di atas 55 yang dianggap berpengalaman bisa diterima menjadi petugas.

“Tidak mungkin kita mengandalkan atau menyerahkan begitu saja di TPS ke orang-orang baru semua yang belum tahu caranya,” kata Eman.

“Tapi ternyata untuk mencari orang baru sebanyak itu susah,” tambahnya. “Kita ada satu atau dua orang baru [di tiap KPPS] saja sudah bersyukur.”

Menurut Irwansyah, ini bisa terjadi karena orang-orang yang aktif di lingkungan rumah – terutama di perkotaan – biasanya adalah warga senior. Mereka-lah yang terbiasa menangani urusan pemilu dan berurusan dengan birokrat, misalnya dari kelurahan.

Karena itu tidak banyak anak muda yang tertarik mendaftar jadi petugas KPPS, apalagi membayangkan kerumitan birokratis yang bakal dihadapi, tambahnya.

Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 mengucap sumpah saat pelantikan KPPS Desa Sukamantri di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/01).

Saat ini, hanya ada satu anak muda yang masih berkuliah S1 di KPPS yang dipimpin Irwansyah. Enam lainnya, termasuk Irwansyah, berusia 40an.

Beda halnya dengan Desa Tinggar tempat Ade menjadi anggota PPS. Menurut Ade, secara umum ada lebih banyak anak muda yang menjadi petugas pemilu 2024 dibandingkan lima tahun lalu. Ini karena pemuda setempat terbiasa aktif di lingkungannya, termasuk lewat karang taruna.

Sebelumnya, sempat muncul ide dari KPU untuk mendorong mahasiswa perguruan tinggi menjadi petugas KPPS melalui program Kampus Merdeka.

Ide ini dibahas dalam satu focus group discussion (FGD) yang diadakan KPU bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berbagai kampus, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya pada semester dua 2023.

“Tapi ternyata untuk Kampus Merdeka itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Sementara mereka baru ngomongin ini saat FGD di bulan Oktober kalau nggak salah,” kata Irwansyah yang hadir di FGD tersebut sebagai peserta.

Persoalan lainnya, mahasiswa yang menjadi petugas KPPS pun harus berdomisili di wilayah TPS terkait.

“Itu hal-hal yang nggak dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Akhirnya wacananya nggak bisa dieksekusi secara teknis,” kata Irwansyah.

Pemilih penyandang disabilitas didampingi keluarganya saat mencoblos surat suara pada simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di Desa Cot Pluh, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Rabu (31/01).

Banjir seruan jaga kesehatan

Ada satu pos anggaran baru di dana operasional KPPS di Karawang Kulon untuk pemilu serentak 2024: pengadaan vitamin.

“Supaya KPPS itu fit,” kata Eman Suryana, ketua PPS Karawang Kulon.

“Yang kira-kira nggak perlu bergadang ya jangan bergadang. Konsumsi-lah vitamin, seperti yang sudah dianggarkan. Harus dibeli tuh vitamin.”

Imbauan bagi petugas KPPS untuk menjaga kesehatan semakin banyak dilontarkan jelang pemilu pada 14 Februari, entah oleh PPS, PPK, KPU, ataupun Kementerian Kesehatan.

Pada pemilu serentak 2024, ada total 5.741.127 anggota KPPS yang bertugas di 820.161 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menyegel amplop berisi surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Cempaka Putih, Jakarta, Senin (05/02).

Sebagai perbandingan, lima tahun lalu ada 5.666.717 anggota KPPS yang bertugas di 809.531 TPS.

Nida Rohmawati, Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan, mengatakan petugas KPPS mesti menerapkan apa yang disebut sebagai 4C: cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup berolahraga.

“C pertama adalah cukup tidur, minimal enam sampai delapan jam sehari,” kata Nida dalam episode siniar KemenCast Kementerian Kesehatan yang dirilis pada Senin (5/2).

“Dehidrasi, kekurangan minum, itu menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan kematian pada lima tahun yang lalu. Kami harapkan jangan lupa minum air putih. Kurangi minum kopinya dan minuman manis atau minuman kemasan yang manis.”

BPJS Kesehatan pun menyediakan layanan cek kesehatan bagi para petugas KPPS, di luar tes yang dilakukan di awal saat pendaftaran, untuk mendeteksi penyakit secara dini dan mengambil langkah penanganan yang tepat.

Bila belum terdaftar, para petugas KPPS 2024 juga berhak mengajukan diri untuk mendapat perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah petugas mengemas logistik Pemilu 2024 di GOR Merdeka, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (23/01). KPU Kabupaten Jombang melibatkan seribu petugas untuk melakukan pengaturan dan pengemasan logistik Pemilu 2024.

Namun, di luar itu semua, KPU seharusnya menyediakan posko atau tenaga kesehatan bagi petugas KPPS yang kelelahan atau sakit, kata Khoirunnisa Nur Agustyati, direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Paling nggak misalnya di satu kelurahan ada satu petugas kesehatan,” kata Khoirunnisa.

“Jadi kalau ada petugas KPPS yang kelelahan, bisa cepat ditangani.”

Saat ditanya soal kehadiran tenaga kesehatan di lapangan, anggotahttps://gitarisgila.com/ KPU Idham Holik hanya mengatakan pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memberikan layanan kesehatan kepada petugas KPPS.

Eman, ketua PPS Karawang Kulon, menyebut KPU memang tidak mengharuskan ada petugas kesehatan berjaga di setiap TPS.

“Kita mah yang di bawah, yang penting kita kerja sesuai prosedur, sesuai aturan,” kata Eman.

“Apa yang diarahkan KPU seperti itu, jalankan seperti itu.”

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao mengungkapkan banyak investor asal Singapura ikut memantau perkembangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, pengusaha Negeri Jiran ini memantau masing-masing calon presiden (capres).

Menurut Radhika, mereka juga sangat tertarik mendengar gagasan ekonomi yang dibawa oleh para capres, seperti strategi konsolidasi fiskal, kebijakan hilirisasi, upaya mendorong investasi, kebijakan pembangunan mobil listrik, dan lain sebagainya.

“Mayoritas investor di Singapura sangat tertarik untuk tahu capres sedang membicarakan apa. Pilpres 2024 akan membawa perubahan kepemimpinan yang sepanjang satu dekade ini dipegang oleh Presiden Jokowi,” kata Radhika Rao dikutip dari Detikcom, Rabu (7/2/2024).

Mayoritas investor berekspektasi tidak akan perubahan besar-besaran yang terjadi terhadap ekonomi setelah Pilpres 2024. Namun, mereka umumnya menantikan sosok pemimpin baru Indonesia ke depan.

Selain itu, Radhika mengungkapkan alasan lain mengapa para investor Singapura melirik hasil Pilpres 2024. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam global bond index atau indeks obligasi global. Indeks ini memantau secara ketat obligasi mata uang lokal yang diterbitkan oleh pemerintah di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Radhika mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang memberi high-yield atau memberi bunga dan deviden tinggi kepada para investor. Banyak investor pasif asal Singapura yang membeli obligasi dari Indonesia.

“Kepentingan ada di sana karena posisi Indonesia adalah salah satu negara yang memberi high yield di ekosistem ini.https://gitarisgila.com/ Tidak banyak negara yang membeli return obligasi yang bagus. Jadi Indonesia betul-betul menonjol,” tegasnya.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istrinya Atikoh mengikuti kirab budaya dalam puncak kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (10/2/2024). JIBI/Surya Dua Artha Simanjuntak.

Ribuan warga Kota Solo ikut mengiringi kirab budaya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (2/10/2024). Pantauan Bisnis, gerimis membasahi Solo ketika kirab budaya ini digelar. Meski demikian, ribuan warga Solo tetap semarak ikut pergelaran rangkaian puncak kampanye Ganjar-Mahfud ini. Kirab budaya ini sendiri dimulai di Jl. Diponegoro menuju Benteng Vastenburg yang berjarak sekitar 20 kilometer. Ganjar, Mahfud, dan para rombongan mengendarai gerobak yang ditenagai dua ekor sapi. Warga ada yang berjalan ikuti arak-arakan. Ada juga yang menunggu di pinggir jalan yang dilewati rombongan. “Pak Ganjar, Pak Mahfud!” teriak para warga ketika arak-arakan melewati mereka. Ganjar dan Mahfud turut menyapa, lambaikan tangan, hingga salami warta yang sudah menunggu dan ikuti kirab budaya mereka.

Ganjar bersama istrinya Atikoh dan putranya Alam memimpin rombongan di depan. Sementara itu, Mahfud ikuti tepat di belakang bersama istrinya dan juga putranya. Sementara itu, elite politik pendukung Ganjar-Mahfud seperti Puan Maharani, Tuan Guru Bajang, hingga FX Rudy turut mengikuti di belakang. Total, ada 21 gerobak sapi.

Paslon 03 Ganjar Pranowo bersama istrinya Atikoh dan putranya Alam Ganjar memimpin kirab budaya di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (2/10/2024). JIBI/ Surya Artha

Sebagai informasi, puncak kampanye akbar Ganjar-Mahfud ini akan dilakukan di Solo pada pagi hari. Pada siang hari, Ganjar-Mahfud akan lanjut kampanye akbar di Semarang. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berharap Jawa Tengah (Jateng) akan tetap menjadi ‘Kandang Banteng’ alias basis pemilih PDIP, usai Ganjar-Mahfud melaksanakan puncak kampanye di Kota Solo dan Semarang. Puan menyatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud https://gitarisgila.com/sudah menyiapkan pagelaran bertajuk Hajatan Rakyat pada hari terakhir kampanye terbuka ini. “Dimulai dari pagi ini kemudian ke Benteng Vastenburg [di Solo], kemudian kita pindah ke Semarang, dan insya Allah Jawa Tengah tetap Kandang Banteng,” ujar Puan di Ono Solo, Solo, Sabtu (10/2/2024).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut dirinya jenderal mencla-mencle.

Sebelumnya, Ganjar menyebut nama Luhut, Wiranto, dan Agum Gumelar sebagai jenderal mencla-mencle saat berkampanye di Karanganyar, Jawa Tengah.

“Enggak ada mencla-mencle. Yang mencla-mencle ya dia itu,’” katanya kepada wartawan di Gedung Kemenkomarves.

Hal senada diungkapkan juru bicara (jubir) Luhut, Jodi Mahardi. Menurutnya, tudingan Ganjar tersebut sama sekali tidak sesuai dengan sifat Luhut.

“Kami ingin menegaskan bahwa bukan sifat Menko Luhut untuk mencla-mencle,” kata Jodi kepada wartawan.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, dan Agum Gumelar sebagai jenderal mencla-mencle alias tidak bisa dipercaya karena tidak konsisten dalam pernyataan dan tindakan.

Pernyataan tersebut Ganjar sampaikan dalam acara Deklarasi Keluarga Besar Purnawirawan TNI-Polri Dukung Ganjar-Mahfud di De Tjolomadoe, Karanganyar.

Hal itu merupakan ungkapan kebingungan Ganjar terhadap ketiga jenderal purnawirawan TNI itu, yang pada Pilpres 2024 memilih untuk mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Padahal, dalam pilpres-pilpres sebelumnya, Luhut cs justru menyebut rekam jejak Prabowo tak layak menjadikannya sebagai pemimpin.

“Itu mereka yang menyampaikan. Bahkan, satu lagi mengatakan, ‘Hei pensiunan TNI, Anda bodoh kalau milih orang yang kita pecat.’ Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu sana [Prabowo]. Maaf, sebagai patriot sejati, saya tidak diajari untuk mencla-mencle,” https://gitarisgila.com/kata Ganjar.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyebut potensi kecurangan saat pencoblosan hingga penghitungan surat suara pada Pemilu 2024 jauh lebih besar dari tahun 2019. Seperti apa potensi praktik kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS)?

Sekjen KIPP, Kaka Suminta, mencatat setidaknya ada tujuh bentuk kecurangan yang bakal terjadi di lapangan.

Mulai dari beli suara, kongkalikong mencoblos surat suara cadangan, hingga mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan peranan sangat krusial dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan ada pada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Adapun masing-masing tim pemenangan capres-cawapres mengeklaim mereka punya strategi untuk mengawal suara mereka tak kecolongan pihak lawan.

Semisal TPN Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran bakal menerapkan saksi berlapis di TPS. Kemudian TPN Ganjar-Mahfud menyiapkan 1,6 juta saksi di TPS.

Untuk diketahui pada Pemilu 2024, pemungutan suara akan dilangsungkan di 8.20.161 TPS di dalam negeri.

Apa saja modus kecurangan saat pencoblosan?

Sekjen KIPP, Kaka Suminta mengatakan praktik beli suara menjadi modus kecurangan konvensional yang kerap berlangsung di tiap pemilu.

Pada pemilu tahun ini, cara serupa dipastikan akan terjadi. Yakni calon anggota legislatif menjanjikan apa yang disebut ‘uang transportasi’ jika pemilih yang berada di dekat lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) memilih dia.

Pemberian ‘uang transportasi’ itu, sambungnya, bakal diberikan lagi begitu pemilih tersebut dipastikan telah mencoblos namanya di surat suara dengan bukti berupa foto atau video.

Besaran uang yang diberikan, kata Kaka, bervariasi. Tapi kebanyakan di angka Rp50.000-Rp200.000 per kepala keluarga.

“Praktik vote buying begini marak terjadi untuk caleg di semua tingkatan,” jelasnya pada BBC News Indonesia.

“Dan biasanya marak di daerah yang minim pengawasan dibanding perkotaan.”

Di UU Pemilu ada petugas penyelenggara pemilu, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, hingga menjaga serta mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

PPS tugasnya mengawasi KPPS dan mengendalikan kegiatan KPPS, menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

PPK kerjanya mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS, menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama anggota PPK, dan saksi peserta pemilu.

Intinya, menurut Kaka Suminta, para petugas itu “rawan digoda untuk berbuat curang”.

Praktik curang yang terjadi biasanya petugas KPPS ditawari uang agar mau ‘mentransfer perolehan suara’ dari caleg yang tak punya saksi di TPS.

“Jadi caleg yang tidak punya saksi itu berpotensi mengalami pengurangan atau pengalihan suara ke calon yang menguasai TPS itu dan diperkuat adanya pemberian uang.”

“Kalaupun ketahuan, dalihnya kekeliruan.”

Fenomena kecurangan yang dikhawatirkan bakal meningkat, menurut dia, adanya intimidasi dari aparatur negara kepada penyelenggara pemilu.

Dalam pertemuannya dengan petugas pemilu di daerah, mereka mengaku merasa tidak nyaman dengan kehadiran langsung aparat polisi, TNI, maupun aparatur desa saat menggelar rapat.

Padahal di pemilu-pemilu sebelumnya tak ada aparat yang datang. Mereka biasanya memantau lewat kamera CCTV yang terpasang di kantor KPU daerah.

“Para petugas pemilu ini agak kurang bebas ketika dalam acara-acara rapat ada aparat datang. Walau sah-sah saja ada polisi atau tentara, cuma ada ketidaknyaman.”

Yang dia khawatirkan, kehadiran fisik aparat polisi/TNI maupun aparatur desa/kecamatan/kelurahan yang menjadi kader partai tertentu mendatangi TPS.

Di sana, aparatur pemerintahan bisa saja mendekati pemilih dan secara terselubung mengajak agar memilih calon tertentu.

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memanfaatkan Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik.

Fungsinya membantu sistem rekapitulasi KPU, perhitungan, hasil perhitungan suara dari berjenjang (kabipaten/kota, provinsi) sampai ke pusat dengan cara memasukkan data ke sistem komputer.

Sirekap juga digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendokumentasikan hasil perolehan suara sementara di TPS dan untuk menyampaikan hasil perhitungan suara sementara secara cepat kepada publik.

Yang jadi masalah, kata Kaka, penggunaan Sirekap oleh petugas pemilu mulai dari KPPS dan PPK belum jelas betul. Begitu pula aturan mainnya.

Potensi kecurangan pun muncul ketika ada perbedaan jumlah suara antara yang tersimpan di sistem komputer Sirekap dan formulir C-1.

“Bagaimana kalau ternyata jumlah suara di sistem komputer dan di formulir C-1 berbeda? Mana yang dipakai?”

“Di sinilah sumber permasalahan dan kecurangannya.”

Kaka Suminta mengatakan ada perbedaan pengertian tentang Daftar Pemilih Khusus dalam Surat Edaran KPU nomor 66 dan Peraturan KPU (PKPU).

Di Surat Edaran tercantum bahwa daftar pemilih khusus yang punya Kartu Tanda Penduduk boleh mencoblos meskipun bukan di tempat domisili.

Sedangkan kalau merujuk pada UU, daftar pemilih khusus yang memiliki KTP bisa mencoblos asalkan tetap berada di wilayah domisili.

“Celah ini bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi pemilih.”

“Kalau ada orang berbondong-bondong dari industri misalnya datang dalam jumlah banyak dan ada masalah administrasi lalu dibolehkan menggunakan surat suara, ini kan namanya mobilisasi.”

Di setiap TPS biasanya tersedia 2% surat suara cadangan. Praktik kongkalikong yang marak terjadi pada pemilu 2019 yakni mencoblos surat suara cadangan tersebut.

Akan tetapi kecurangan ini tidak mungkin dilakukan hanya satu pihak saja, namun “didesain secara sengaja” oleh calon atau parpol maupun tim capres tertentu kepada penyelenggara pemilu.

“Jadi aktor utamanya di situ penyelenggara pemilu.”

Pada pemilu 2019, praktik ini terjadi di Pilpres dan Pileg ketika perbedaan suara antar-calon sangat tipis sehingga membutuhkan “suara tambahan” yang dicuri dari surat suara cadangan.

Jeda istirahat makan siang menjadi waktu paling rawan terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara.

Di waktu yang cukup panjang itu TPS tak ada yang mengawasi. Para saksi pun biasanya akan lengah karena ada jam istirahat. Di situlah surat suara yang lebih bisa dicoblos untuk kepentingan pihak tertentu.

Apa kata Bawaslu?

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Totok Hariyono, mengatakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS memegang peranan yang sangat krusial dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.

Pengawas TPS, sambungnya, harus bisa memastikan pemungutan dan penghitungan suara berjalan tanpa kecurangan dan pelanggaran.

“Pengawas TPS itu harus jeli mengawasi sekaligus memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak cacat prosedur,” ucap Totok saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan PTPS di Semarang, Jawa Tengah, akhir Januari lalu.

Dia juga berkata, persoalan pemungutan suara mesti diselesaikan saat itu juga.

Sebab jika masalah di TPS dipersoalkan ke tingkat kecamatan hingga berjenjang ke kabupaten/kota hingga provinsi berpotensi menganggu stabilitas keamanan bahkan bisa berujung pada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi -yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Apa strategi tim capres-cawapres?

Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin menyebut bakal menerapkan saksi berlapis yang ditempatkan di TPS demi mencegah kecurangan saat proses pencoblosan.

Deputi saksi dan pengorganisasian Timnas AMIN, Tamsil Linrung, berkata saksi capres dari unsur partai politik bakal diskong oleh saksi relawan.

“Nantinya, ada yang bertugas di dalam TPS dan memantau di luar TPS,” imbuhnya seperti dilansir Antara.

Tak hanya itu, Timnas AMIN juga menginstruksikan para saksi di setiap TPS agar merekam dan memviralkan insiden kecurangan yang terjadi.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, juga akan menyiapkan saksi berlapis di TPS sebagai antisipasi kecurangan.

Saksi itu, kata Wakil Komandan Echo TKN Prabowo-Gibran, Fritz Siregar, ditempatkan di dalam dan luar TPS sehingga bisa mengawasi proses penghitungan.

Untuk mematangkan pengetahuan saksi mereka di TPS, tim memberikan video pelatihan dan buku panduan.

Adapun Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyiapkan 1,6 juta saksi di TPS. Nantinya satu TPS akan berisi dua saksi karena total TPS mencapai 800.000 lebih di seluruh Indonesia.

Di tengah upaya sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Petisi 100 meminta pemakzulan Presiden Joko Widodo, pakar hukum tata negara dan pengamat politik mengaku tidak yakin hal itu dapat dilakukan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pemakzulan presiden harus melewati proses yang tidak sederhana, mulai dari penentuan alasan pemberhentian presiden, hingga proses panjang yang harus dilewati.

“Jadi secara substansi [alasan pemakzulan] bukan hal sederhana, dan secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus ke DPR, MK, dan MPR,” kata Zainal saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (11/01).

Alasan lainnya, menurut peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, karena mayoritas partai politik di parlemen masih mendukung pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat dalam Petisi 100 mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta pemakzulan Jokowi.

Salah satu anggota Petisi 100, Faizal Assegaf menuding pemerintahan Jokowi melakukan “praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik”.

“Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya… Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan,” kata Faizal dalam keterangannya kepada BBC.

Apa syarat pemakzulan presiden?

Terdapat tiga alasan seorang presiden dapat dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.

Pertama, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Gadja Mada Zainal Arifin, adalah presiden melakukan pelanggaran pidana, seperti suap, korupsi, penghianatan kepada negara, dan tindak pidana berat lainnya.

Selanjutnya, imbuh Zainal, presiden melakukan perbuatan tercela.

Zainal melihat frasa perbuatan cela diambil dari aturan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, namun bedanya pemaknaan atas kejahatan itu di AS lebih spesifik daripada Indonesia.

“Misal skandal Bill Clinton dengan Lewinsky itu bukan karena hubungan seksual, tapi karena Clinton berbohong di bawah sumpah. Saya tidak tahu kalau di Indonesia perbuatan tercela diterjemahkannya seperti apa karena perdebatannya bisa panjang,” kata Zainal.

Terakhir adalah jika presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin negara.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Melihat dari ketiga alasan ini, apakah Jokowi bisa dimakzulkan?

Zainal menjawab, “bisa iya, bisa tidak. Apakah misalnya presiden cawe-cawe dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau perbuatan tercela.

“Secara substansi perdebatannya ada dan panjang, walaupun tentu saja sangat mungkin dikualifikasi terjadi pelanggaran presiden karena selama ini sudah banyak sekali terakumulasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu, banyak sekali sebenarnya,” jelas Zainal.

“Cuma apakah bisa dikualifikasikan ke tiga jenis tadi itu pasti ada perdebatannya,” ujarnya kemudian.

Bagaimana proses pemakzulan presiden?

Selain penentuan alasan yang tidak sederhana, Zainal menambahkan, proses pemakzulan pun juga memakan waktu yang panjang dan lintas lembaga.

Zainal menjelaskan, proses pemakzulan dimulai dari suatu penyelidikan yang dilakukan DPR, atau disebut hak angket, atas suatu tuduhan pelanggaran pidana yang dilakukan presiden.

Setelah panitia khusus DPR itu melakukan penyelidikan dan menemukan kesimpulannya, DPR kemudian mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebut bahwa presiden harus diberhentikan.

Pendapat ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, apakah benar presiden melakukan pelanggaran atau sekedar pernyataan politik saja.

Pengajuan permintaan DPR ke MK ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal dua per tiga jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna.

Jika MK memutuskan untuk menolak maka perkara gugur. Sebaliknya, jika MK menerima maka pendapat ini diserahkan kembali ke DPR yang kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota.

“Jadi secara substansi bukan hal sederhana, secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus matang di DPR, dikirim ke MK untuk memutuskan iya, baru ke MPR,” kata Zainal.

Apakah situasi saat ini berbeda dengan pemakzulan Gus Dur?

Zainal mengatakan situasi saat ini berbeda dengan proses pemakzulan terhadap Abdurrahman Wahid, atau dikenal Gus Dur, sebagai presiden pada tahun 2001.

Saat itu, katanya, MPR memberhentikan Gus Dur hanya melalui sidang istimewa, setelah presiden keempat Indonesia itu mengeluarkan maklumat untuk membubarkan legislatif dan membekukan Partai Golkar.

Dosen hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bambang Sutiyoso dalam tulisannya berjudul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia mengatakan pemakzulan telah terjadi beberapa kali sejak Indonesia merdeka.

“Presiden pertama, Soekarno, dimakzulkan setelah menjadi presiden selama dua puluh tahun. Pemakzulan ini tidak sesuai dengan UUD 1945, meskipun MPR yang menurunkannya secara resmi.

Hal itu terjadi karena secara de facto Soeharto memegang kekuasaan negara. Pemakzulan ini dengan cara ‘kudeta lembut’,” tulis Bambang.

Kemudian, kata Bambang, adalah Presiden Soeharto yang dimakzulkan dengan paksaan halus setelah secara de facto rakyat tidak mendukungnya.

“Namun, Soeharto ‘tahu diri’, dia memakzulkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya beliau sangat cerdik sehingga lepas dari jerat hukum untuk dibawa ke pengadilan,” tambahnya.

Apakah mungkin Jokowi dimakzulkan?

Merujuk pada sisi substansi dan proses pemakzulan, Zainal Arifin mengatakan terdapat beberapa prasyarat yang memungkinkan Jokowi dapat dilengserkan dari jabatannya atau tidak.

Pertama, adalah kemauan politik. “Partai-partai di DPR mau tidak mengkonstruksi pelanggaran seperti apa, lalu memulai proses dengan membentuk pansus dan hak angket,” kata Zainal.

Kedua adalah dukungan dari partai di parlemen, apakah jumlahnya memenuhi syarat untuk dikeluarkannya hak angket.

“Sebenarnya pelanggaran Pak Jokowi ini sudah cukup banyak. Apakah bisa dikualifikasikan ke arah sana? Bisa. Tapi apakah parpol mau melakukan itu, dari dulu sampai sekarang tidak.”

“Apalagi pemilu ini mungkin akan dua putaran, artinya konfigurasi politik bisa terbentuk baru di putaran kedua. Kalau dianggap Jokowi pro Paslon 02 maka belum tentu partai-partai di paslon 01 akan mendukung 03 atau sebaliknya, di putaran kedua.

Senada, peneliti politik BRIN Firman Noor melihat bahwa partai-partai parlemen kini masih mendukung pemerintahan Jokowi, sehingga kemungkinan bagi mereka untuk memulai proses pemakzulan sangat kecil.

“Selain itu parpol juga akan berhitung dampak bagi mereka di tengah konstelasi pemilu. Pemakzulan akan menciptakan situasi politik yang rawan dan tidak stabil, ditambah lagi membentuk pemerintahan baru akan menguras energi dan berpotensi memicu konflik,” kata Firman.

“Jadi sangat kecil kemungkinan terjadi pemakzulan. Ini hanya dinamika atau wacana publik saja,” katanya.

Selain itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari melihat waktu yang semakin mendekati pemilu pada 14 Februari 2024 juga menjadi pertimbangan apakah pemakzulan dibutuhkan dan diperlukan.

“Tapi kalau melanggar konstitusi hampir bisa dikatakan tidak ada pilihan lain ya memang ketentuan utama pemakzulan selalu memungkinkan,” ujar Feri.

Siapa yang mewacanakan pemakzulan Jokowi dan mengapa?

Permintaan pemakzulan Jokowi muncul dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Petisi 100.

Salah satu anggotanya, Faizal Assegaf mengatakan bahwa parlemen yang mesti berperan menyuarakan hak dan kedaulatan politik rakyat justru “diperbudak oleh praktik kekuasaan Jokowi yang korup dan berwatak dinasti politik”.

Selain itu, Faizal juga menyinggung isu kecurangan dalam pilpres yang dia sebut kian meresahkan.

“Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya… Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan. Itu adalah pendapat politik yang sangat bergantung pada konsolidasi partai di parlemen,” kata Faizal.

Beberapa orang dalam Petisi 100 itu bertemu dan menyampaikan pandangannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud, Selasa (09/01).

“Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam,” kata Mahfud yang kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud juga mengatakan bahwa pemakzulan Jokowi sebelum Pemilu 2024 juga adalah hal yang tak mungkin terjadi.

“Pemilu sudah kurang 30 hari, (pendakwaan) di tingkat DPR saja tidak bakal selesai untuk mencari sepertiga (anggota) DPR yang memakzulkan, belum lagi sidangnya (di Mahkamah Konstitusi),” kata Mahfud.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR masih dalam masa reses dan belum mendapatkan masukan terkait wacana pemakzulan Jokowi itu.

“Kita jalankan konstitusi sesuai aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan disampaikan, tapi kita tetap menjaga situasi jelang pemilu ini tetap damai, terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum,” kata Puan yang juga pengurus PDI Perjuangan, Kamis (11/01).

“Kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang berjalan jujur dan adil,” ujarnya kemudian.

Apa pandangan dari masing-masing paslon?

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai proses pemakzulan bukanlah lewat menteri.

“Kan pemakzulan itu ada urutannya. Tidak begitu. Kan ada proses politiknya… Itu di parlemen kan, saya kira bicaranya mesti di parlemen, alasannya apa. Saya belum tahu itu,” kata Ganjar, Rabu (10/01).

Sementara itu, anak Presiden Jokowi yang kini menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar panjang terkait adanya permintaan pemakzulan itu. “Ya monggo, kalau ada masukan dari warga, evaluasi, kita tampung nggih (ya),” kata Gibran di Solo, Kamis (11/01).

Kemudian, cawapres 01 yang mendampingi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa belum ada satu pihak pun di legistatif yang memproses hal itu.

“Pemakzulan, saya belum mendengar langsung siapa saja. Tapi, dan saya kira nggak ada satupun yang sedang memproses (di DPR RI)… Karena kalau ada pemakzulan itu melalui DPR RI. Jadi DPR memproses (jika ada). Namun, sampai hari ini tidak ada,” ujar Cak Imin, Rabu (10/01).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menjadi salah satu penyokong capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Dia ditengarai membuat candaan mengenai gerakan salat yang dihubungkan dengan simbol politik capres-cawapres.

Pegiat keberagaman menilai candaan bernuansa agama, dan laporan penistaan agama ini sebagai bentuk pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.

Sejumlah kalangan mengatakan polemikZulhas – sapaan Zulkifli Hasan –tidak akan membesar seperti kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat Pilkada 2017, karena sejumlah perbedaan yang mendasar.

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) melaporkan Zulhas atas tuduhan menistakan agama ke Mabes Polri, Kamis (21/12).

Ketuanya, Rahmat Himran menyerahkan bukti berupa artikel di media massa dan cuplikan video viral Zulhas saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Selasa lalu.

“Saya keliling daerah, Pak Kiai. Sini aman, Jakarta nggak ada masalah, yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat Maghrib baca, ‘waladholin… ‘, Al-Fatihah baca ‘waladholin..’ Ada yang diem sekarang, pak. Loh kok lain,” kata Zulhas.

Hal ini merujuk usai membaca surat Al-Fatihah dalam salat berjamaah akan diikuti “Amin” oleh makmum. Dalam konteks politik kekinian, “Amin” merupakan jargon sekaligus singkatan dari pasangan capres nomor urut satu yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Ada yang diam sekarang [tidak menyebut Amin] banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu,” katanya.

Setelah itu, menteri perdagangan ini juga membahas gerakan duduk dalam salat (tahiyat) yang diselingi dengan menunjuk jari telunjuk.

“Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini (menunjukan jari telunjuk), sekarang jadi gini (menunjukkan dua jari, telunjuk dan tengah),” kata Zulhas.

Namun, video ini diklarifikasi oleh Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Kata dia, tidak ada maksud Zulhas melecehkan agama.

“Bang Zulhas itu kan memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Nah, yang gampang diingat mungkin ya pada akhir bacaan surat Al-Fatihah. Termasuk gerakan jari pada saat tahiyat,” ujar Saleh seperti dikutip dari Detik.

“Dalam konteks ini, Bang Zulhas mengingatkan bahwa tarikan politik begitu luar biasa. Dia khawatir, umat terpecah,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto ikut membela. Kata dia: “Bang Zul menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena fanatisme berlebihan kemudian mengubah tata cara salat seseorang”.

Disandingkan dengan Anies

Di media sosial, perilaku Zulhas ini disandingkan dengan capres nomor urut satu, Anies Baswedan, saat berbincang dengan Abdul Somad.

Dalam satu kesempatan, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Timnas AMIN, Jazilul Fawait mengatakan polemik Zulhas tidak bisa disamakan dalam perbincangan Anies dan Abdul Somad.

“Beda dong, UAS (Ustad Abdul Somad) itu ahli agama jadi tahu batas batas dan tidak sembarangan saja,” kata Jazilul kepada BBC News Indonesia.

Ia menambahkan, dalam konteks polemik Zulhas disampaikan dalam kapasitas sebagai menteri dan ketua PAN yang membuat persoalannya menjadi sensitif.

“Saran saya, agar Pak Zul lebih baik berhati hati dan menjaga ucapan supaya tidak membuat yang lain tersinggung,” tambah Jazilul.

Dalam hal dugaan politik identitas dan agama, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo juga tak luput dari polemik saat ia muncul dalam video azan televisi.

Ketua FUIB, Rahmat Himran mempertimbangkan ikut melaporkan Anies dalam tuduhan yang sama dengan Zulhas.

“Untuk dugaan penistaan agama yang lainnya, akan kita evaluasi lagi… akan kita pertimbangkan dalam pembahasan yang serius bagi kita,” katanya.

Rahmat melanjutkan, laporan dugaan penistaan agama oleh Zulhas ini sebagai pelajaran bagi tim sukses tiga pasangan capres dan cawapres lainnya agar tidak menggunakan simbol agama dalam politik.

“Silakan kalian berpolitik, silakan kalian berkampanye, tapi jangan sampai kemudian agama dihina, agama dinista, ataupun agama dibawa dalam kepentingan politik,” katanya.

Pendidikan politik yang buruk

Pegiat keberagaman dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Thowik menilai polemik Zulhas dengan candaannya soal gerakan salat yang dilanjutkan dengan pelaporan penistaan agama sebagai “pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat”.

Menurut Thowik, semestinya persoalan ini dikritisi dari sisi Zulhas yang tak mampu menempatkan diri sebagai menteri perdagangan sekaligus ketua parpol menyampaikan pernyataan “yang nggak perlu”.

Di sisi lain, unsur laporan ke polisi, kata dia belum menunjukkan indikasi pada ujaran kebencian (hate speech) dan kejahatan kebencian (hate crime).

Kedua unsur terindikasi ketika terdapat provokasi untuk melakukan diskriminasi, kebencian dan praktik kekerasan terhadap kelompok tertentu.

“Zulhasnya juga tidak bisa menempatkan diri posisi sebagai pejabat publik. Yang melaporkannya juga sama, nggak perlu sampai kriminalisasi karena tidak ada unsur hate speech dan unsur-unsur hate crime,” kata Thowik. Sambil menambahkan, “harusnya saling mendewasakan saja.”

Fitriah dari Jaringan Gusdurian Jakarta menganggap peristiwa ini menunjukan ke masyarakat bahwa pendidikan politik dan demokrasi belum matang.

“Ini cukup jadi gambaran bahwa kita seakan nggak punya alternatif atau cara berpikir yang lebih beragam melihat peristiwa ini,” katanya.

Tidak akan sebesar kasus Ahok

Peneliti politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai isu Zulhas secara khusus, dan secara luas politisasi agama, tidak akan terlalu berpengaruh dalam pemilu 2024.

Hal ini berangkat dari Pemilu 2014 dan 2019, saat Joko Widodo menjadi sasaran serangan hoax terkait agama dan tuduhan sebagai simpatisan PKI.

Namun, isu agama yang menyerang Jokowi tidak berpengaruh, karena ia terbukti bisa mengalahkan Prabowo saat itu.

“Jadi mulai ada pergeseran, bahwa publik semakin tidak termakan isu agama itu,” kata Saidiman.

Ia juga mengatakan, polemik Zulhas tak akan membesar seperti polemik Ahok yang dijerat pidana penistaan agama.

Terdapat sejumlah perbedaan dalam dua polemik ini: Ahok beda agama, sedangkan Zulhas “ber-KTP Islam”.

“Tidak akan seperti Aksi 212 di zaman Ahok. Menurut saya tidak, sudah berkurang perhatian orang ke sana [isu agama],” tambah Saidiman.

Faktor lainnya adalah “kubu Prabowo dan kubu Anies sama-sama pelaku pengguna identitas agama”.

Peneliti dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Husni Mubarok juga mengatakan, polemik Zulhas “tidak akan besar”.

Musababnya, ia bukan aktor utama atau capres – tidak seperti Ahok yang saat itu berstatus calon gubernur DKI Jakarta.

“Kalau Zulhas capres, ini akan menjadi gelombang seperti 2017 [Pilkada DKI Jakarta]. Tapi saya duga nggak,” kata Husni.

Husni melanjutkan, politisasi agama masih tetap akan digunakan dalam pemilu 2024. Menurutnya, kampanye dengan agama sebagai jalan efektif memperebutkan suara.

“Bukan hanya efektif, tapi juga murah,” katanya.

Alasan yang mendukung politisasi agama terus dilakukan dalam setiap pemilu.

Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?

Peserta pemilu yang akan diuntungkan, karena tidak harus banyak memikirkan program kerja dan visi-misi.

Di sisi lain, Saidiman dan Husni sepakat kerugian paling mendasar akan ditelan oleh masyarakat karena politik agama.

“Kita tidak mendapatkan pemimpin berdasarkan kepada program yang serius. Kita jadi memilih karena sentimen orang itu dukung agama atau tidak dukung agama,” kata Husni.

Jenazah dokter Lo Siauw Ging telah dikremasi dan telah menjadi debu, tapi jejak kehidupannya terus membekas di benak ratusan bahkan ribuan warga miskin yang pernah menerima pengobatan gratis darinya.

Ratusan pelayat melepas kepergian dokter bernama lengkap Thomas Becket Lo Siauw Ging di Rumah Duka Tiong Thing, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (11/01).

Figur yang dikenal luas sebagai Dokter Lo ini wafat pada awal pekan kedua 2024. Dia meninggalkan kisah hidup yang tidak hanya melegenda di Solo, tapi juga di komunitas kedokteran Indonesia.

Puluhan tahun memberi layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, Dokter Lo, sebagaimana dinyatakan Ikatan Dokter Indonesia, “mendedikasikan hidupnya untuk pengabdian sosial tanpa batas”.

Memeriksa dan menebus obat untuk masyarakat miskin adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang dipegang oleh Dokter Lo. Dia menyatakan hal ini saat diwawancara delapan tahun silam—di tengah konsistensinya memberi layanan kesehatan gratis, bahkan saat usianya kian uzur.

Dokter Lo memulai karier panjangnya sebagai dokter pada tahun 1962, setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kelulusannya terjadi pada era ketika pemerintahan Soekarno berupaya mengatasi ketimpangan akses kesehatan antara warga kota dan desa serta kelompok kaya dan miskin akibat kebijakan kolonial.

Begitu lulus sekolah, Dokter Lo bekerja sebagai pegawai negeri. Dia ditugaskan di Gunungkidul, Yogyakarta; dan tiga wilayah lain di Jawa Tengah, yaitu Boyolali, Wonogiri, dan Surakarta.

Keberadaannya sebagai dokter muda di wilayah itu tidak terlepas dari strategi pemerintahan Soekarno untuk meratakan akses kesehatan. Misi pemerataan itu terhalang karena jumlah dokter yang berkurang drastis akibat kepulangan para dokter keturunan Eropa pascakemerdekaan.

Saki Murakami, dalam riset panjangnya berjudul Call for Doctors! Uneven Medical Provision and the Modernization of State Health Care during the Decolonization of Indonesia, 1930s–1950s, mencatat berbagai hal terkait isu kesehatan pada era pemerintahan Soekarno.

Murakami mencatat, untuk mengatasi kekurangan dokter dan minimnya layanan kesehatan di pedesaan, pemerintahan Soekarno menerbitkan tiga peraturan.

Pertama, mahasiswa yang baru lulus pendidikan kedokteran wajib bekerja untuk pemerintah selama tiga tahun sebelum mendapat izin praktik.

Regulasi kedua melarang dokter membuka layanan kesehatan di wilayah yang berlabel ”tertutup untuk praktik dokter”. Ketiga, pemerintah diberikan hak untuk mengatur praktik dokter swasta secara temporer pada keadaan genting seperti bencana alam dan epidemi.

Di Gunungkidul, Dokter Lo terkena penyakit kuning (leptospirosis) akibat bakteri leptospira yang disebarkan oleh binatang seperti tikus, sapi, dan anjing.

Dia lantas dilarikan ke Rumah Sakit Tentara Magelang dan hampir kehilangan nyawa. Kesembuhan dari penyakit itulah, sebagaimana dikatakan istrinya, Gan May Kwee, yang mendorongnya untuk memberi pelayanan medis gratis.

“Dulu dia pernah hampir meninggal. Setelah sembuh, dia merasa diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dari situlah dia memberikan kehidupannya untuk membantu orang lain,” ujar Gan May saat ditemui di rumah duka, Kamis (11/01) lalu.

Dokter Lo mulai memberikan layanan medis gratis pada tahun 1968. Pada masa itu, pemerintah telah memiliki program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesemas) yang dirintis oleh Johannes Leimena pada dekade 1950-an untuk memperluas akses medis.

Rezim Orde Baru, beberapa tahun usai Dokter Lo menggratiskan praktik medisnya, membuka Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu serta membuat program kader kesehatan—walau mereka tidak memiliki kemampuan merespon penyakit yang diderita masyarakat.

Pada era Orde Baru, akses asuransi kesehatan hanya dimiliki pegawai negeri dan keluarga mereka. Tidak ada asuransi kesehatan yang meluas untuk seluruh penduduk.

Catatan ini dirujuk dari penelitian tiga periset Kemenkes—Arif Nugroho, Sri Handayani, dan Ermawan Effendi—yang terbit dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Maret 2021.

Dokter Lo menggratiskan layanan kesehatannya pada era ketika jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Insiatif pribadinya itu muncul saat biaya berobat tergolong tinggi.

Merujuk Survei Nasional 1980, biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk satu kunjungan ke fasilitas kesehatan mencapai Rp418. Nominal itu tidak termasuk ongkos transportasi dan pengeluaran makan. Sebagai gambaran, pengeluaran bulanan di Jawa Tengah mencapai Rp24.795.

Pada periode 1978-1987, Orde Baru pernah memberikan subsidi kepada sejumlah fasilitas kesehatan. Namun, skema subsidi itu tidak menyentuh masyarakat kelas bawah.

Ongkos berobat menjadi penghalang utama bagi masyarakat kelas bawah, terutama mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

Merujuk riset tahun 1995 yang dikutip sejarawan Edward Aspinall dalam artikel jurnal berjudul Health care and democratization in Indonesia, hanya 10% warga miskin yang bisa mengakses layanan kesehatan.

Dari 10 orang yang berobat ke rumah sakit pada era itu, hanya satu di antaranya yang merupakan warga miskin.

Dalam berbagai konteks sosial itulah Dokter Lo melakukan “pengabdian sosial melalui layanan kesehatan gratis”.

Wartawan di Surakarta, Fajar Sodiq, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, bertemu dan mewawancarai Dokter Lo pada tahun 2014.

Untuk mengenang rekam jejak Dokter Lo, Fajar mewawancarai beberapa warga dari kelas ekonomi bawah yang pernah mendapat jasa medis gratis darinya.

Fajar kemudian menuliskannya berikut ini:

Sebelum meninggal, dokter kelahiran Magelang, 16 Agustus 1934 itu setiap pagi dan sore membuka praktik di rumahnya di kawasan Purwodiningratan, Surakarta. Siang pada hari-hari itu harus dia lewatkan dengan bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu.

Setiap sore hingga malam, antrean pasien selalu mengular di bangku ruang tunggu rumah Dokter Lo yang megah. Bukan hanya warga miskin, orang-orang berpunya juga datang untuk memeriksa kesehatan mereka.

Dokter Lo tidak pernah membebani biaya kesehatan kepada pasiennya. Dia bahkan kerap membayar obat yang harus ditebus pasiennya di apotek. Dokter Lo membubuhkan stempel khusus pada kertas resep pasien yang tak sanggup membeli obat.

Dokter Lo juga dikenal luas karena membantu warga miskin yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Semua ini dilakukannya sejak tahun 1968.

Sikap kedermawanan Dokter Lo itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ayahnya pernah berpesan sebelum dia memulai perkuliahan di Universitas Airlangga.

“Waktu mau sekolah dokter, ayah saya bilang ’kalau mau jadi dokter, jangan jadi pedagang. Kalau mau cari duit, jadilah pedagang‘,“ ujar Dokter Lo saat saya temui tahun 2014.

“Dari kalimat itu, ayah saya berpesan ‘kalau mau jadi dokter, tugas saya menolong, jangan cari duit dari dokter’,” kata Dokter Lo.

Dalam pertemuan kami itu, Dokter Lo bercerita tentang peristiwa yang menjadi titik balik kehidupannya—masa ketika dia menjalani kondisi kritis akibat penyakit kuning pada dekade 1960-na.

“Saat itu kondisi saya sudah gawat sekali. Saya terbaring selama 30 hari di rumah sakit dan secara perhitungan teoritis, kemungkinan hidup saya tinggal 10 persen,” ujarnya.

Selama di Rumah Sakit Tentara Magaleng, Dokter Lo ditangani oleh Dokter Supandji. Setelah perawatan intensif, dia dinyatakan sembuh. Merasa berutang budi, Dokter Lo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dokter Supandji.

“Tapi Dokter Supandji menolak ucapan itu,” kata Dokter Lo. ”

Justru beliau yang berterima kasih kepada saya. Jika saya tidak bisa sembuh, maka nama Dokter Supandji akan jatuh,” ucapnya.

Sebagai ucapan syukur atas hal yang dia anggap sebagai mukjizat itu, Dokter Lo berjanji tidak mengambil untung dari setiap orang sakit yang datang kepadanya.

Dokter Lo juga merujuk Dokter Oen Boen Ing sebagai sosok yang menginspirasinya memberi pelayanan medis tanpa biaya.

Dokter Oen adalah dokter yang berpraktik sejak era kolonial Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru. Dia dikenal sebagai dokter kaum miskin karena menggratiskan biaya kesehatan untuk warga dari kelas ekonomi bawah.

Dokter Lo berjumpa dengan Dokter Oen di Rumah Sakit Panti Kosala, Solo—yang kini bernama RS dr. Oen Kandang Sapi. Saat itu Dokter Lo bekerja sebagai tenaga medis.

“Dulu daya kerja sama Dokter Oen. Beliau mengajarkan saya tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti membantu orang yang sajit tanpa memasang tarif untuk periksa. Ajaran inilah yang sampai saat ini saya pegang,” tuturnya

‘Bantu biaya berobat hingga puluhan juta’

Veronica Sri Rejeki telah menjadi pasien Dokter Lo sejak puluhan tahun lalu. Belakangan anak dan cucunya juga datang ke Dokter Lo ketika sakit.

Veronica ingat betul bagaimana Dokter Lo membayar seluruh biaya berobat dan rawat inap anaknya yang pernah sakit parah.

“Anak saya yang pertama pernah sakit diare, nyaris meninggal. Dia dirawat, dibayari Dokter Lo. Beliau bilang nanti saya yang bayar. Empat hari di sana Dokter Lo bayar Rp2 juta lebih sampai anak saya sembuh,” kata Veronica.

Dokter Lo kerap memarahi orangtua yang baru memeriksakan anak mereka setelah kondisi sakit mereka parah. Dokter Lo meminta kepada siapa pun untuk tidak ragu datang ke kliniknya. Dia berjanji tidak akan pernah memungut biaya.

“Kaya atau miskin, kalau pasien itu terlambat memeriksakan diri, beliau itu sangat sedih,” kata Veronica.

“Dokter Lo mengungkapkan kesedihannya itu dengan memarahi orangtua pasien seperti saya. ‘Apa saya pernah minta uang ke kamu?’,” ujarnya mengingat perkataan Dokter Lo. Veronica terisak saat menceritakan kisah ini.

Dokter Lo juga pernah memeriksa anak kedua Veronica yang menjadi korban tabrak lari. Tangan dan kedua kaki anaknya patah. Anaknya diperiksa dan dirawat di Rumah Sakit Yarsis Surakarta. Seluruh biaya dibayar oleh Dokter Lo.

“Saya disuruh bayar Rp2 juta tapi saya tidak punya uang jadi saya tinggal kendaraan saya di rumah sakit,“ kata Veronica.

“Satu minggu kemudian kendaraan saya diambil oleh Dokter Lo. Setelah itu, dia memindahkan anak saya ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Anak saya ditempatkan di ruang VIP. Ruangannya besar sekali. Total biayanya Rp29 juta, seluruhnya dibayar oleh Dokter Lo,” ujar Veronica.

Salah satu tetangga Dokter Lo, Putut Hari Prabowo, juga menceritakan tentang kebiasaan Dokter Lo yang sering memarahi keluarga pasien yang jika telat memeriksakan anaknya yang sakit.

Rumah Putut berjarak satu rumah dengan Dokter Lo. Dia berkisah bagaimana sang dokter meminta warga untuk tidak menanyakan biaya periksa di kliniknya.

“Dokter Lo pasti bilang, ‘opo kowe wis sugih (apa kamu sudah kaya). Mending duit itu nggo tuku (Lebih baik uangnya untuk membeli) obat dan nyekolahke (menyekolahkan) anak’,” kata Putut menirukan ucapan Dokter Lo.

Warga jaga rumah Dokter Lo saat kerusuhan rasial 1998

Saking banyaknya warga yang merasa berhutang budi dengan Dokter Lo, Putut mengatakan saat Kerusuhan Mei 1998, kediaman Dokter Lo aman dari penjarahan, kerusuhan dan pembakaran. Padahal saat itu banyak toko-toko milik keturunan Tionghoa yang dibakar massa.

Kediaman Dokter Lo tidak terjamah kericuhan karena warga sekitar rumahnya datang dan melindungi rumah tersebut.

“Kebetulan teman-teman kan orang kampung, saya ajak ke depan. ‘Ayo jangan mikir ini dan sebagainya, ini adalah saatnya membalas budi. Keluargamu yang sakit dan dibawa ke sini pasti tidak bayar. Ini saatnya balas budi,” kata Putut mengulang perkataannya pada warga kampung Purwodiningratan.

Putut berkata sempat menemui Dokter Lo saat kerusuhan di Surakarta itu terjadi. Dia meminta Dokter Lo tidak membuka klinik demi keselamatannya. Dokter Lo menyambut saran itu dengan kemarahan. Dia tetap ingin melayani orang-orang yang sakit.

“Pasien siapapun juga saya layani, warna kulit hitam atau kuning saya terima. Mata sipit dan lainnya saya terima semuanya. Korban demo pun saya terima,” kata Putut menirukan ucapan Dokter Lo saat itu.

Pada kerusuhan Mei 1998 itu, kata Putut, Dokter Lo membuka kliniknya hingga malam. Sebuah ambulans yang dikirim aparat keamanan datang untuk mengevakuasi sang dokter.

Namun Dokter Lo, kata Putut, menolak bantuan itu. Dia memilih bertahan di rumah bersama istrinya.

“Dokter Lo tidak mau dievakuasi karena dia lebih percaya dengan masyarakat sekitar rumahnya. Hubungan kami baik sekali. Ada ikatan emosional,” ujar dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi pada Senin (13/11).

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres yang telah mendaftar ke KPU “memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan capres-cawapres untuk pemilu serentak 2024”.

Sebelumnya, tiga pasangan bakal capres dan cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua capres dan cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres 2024.

Sektor ekonomi menjadi prioritas pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meski masing-masing memiliki fokus berbeda. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dianggap tanpa “gebrakan” karena hanya bertumpu pada klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

https://www.bbc.com/ws/av-embeds/cps/indonesia/indonesia-67376682/p0gsszyr/idKeterangan video,

Pilpres 2024: Adu visi-misi tiga capres-cawapres

Kata-kata seperti “ekonomi”, “adil dan makmur”, serta “bangun” menjadi frasa yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi pasangan capres-capres. Sayangnya, isu krisis iklim dan lingkungan belum menjadi perhatian ketiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Visi dan misi ini dapat membantu memahami prioritas masing-masing pasangan dan mendapatkan gambaran rencana kerja mereka, menurut Derry Wijaya, ilmuwan data dari Monash University Indonesia, yang melakukan analisis data dokumen visi misi pasangan capres-cawapres.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyebut dokumen visi misi ini menunjukkan “kualitas, perspektif, dan pemikiran kenegarawanan” masing-masing pasangan capres-cawapres.

Siapa kandidat presiden dalam Pemilu 2024?

Ketuk foto di bawah untuk membuka profil mereka

Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar

Ganjar Pranowo & Mahfud MD

Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka

Adapun, peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menganggap apa yang dia sebut sebagai “manifesto politik” ini penting bagi pemilih untuk mengetahui “karakter ideologi” dan “janji” masing-masing pasangan capres-cawapres. Sayangnya, masih sedikit yang menyadari pentingnya visi dan misi ini.

“Kesadaran pentingnya visi misi atau manifesto politik ini belum menyeluruh ke rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia hanya sebagian saja yang paham makna visi misi, sebagian besar tidak peduli atau bahkan tidak tahu,” ujar Firman kepada BBC News Indonesia, Jumat (10/11).

“Yang mereka tahu hal-hal yang sifatnya di permukaan saja, seperti statement-statement lepas,” kata Firman kemudian.

‘Digital’, ‘adil dan makmur’, dan ‘bangun’

Salah satu yang disyaratkan oleh KPU adalah kandidat capres-cawapres harus menyerahkan dokumen visi, misi, dan program ketika menjalankan pemerintahan di masa mendatang.

Analisis yang dilakukan Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama memiliki fokus pada sektor ekonomi.

Meski begitu, pasangan Anies-Muhaimin menekankan pada keadilan dan kemakmuran, sementara visi dan misi Ganjar-Mahfud menekankan pada aspek digital dan digitalisasi masyarakat. Adapun pasangan Prabowo-Gibran, berfokus pada usaha membangun bangsa dan masyarakat yang kuat.

Co-Director Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia, Derry Wijaya mengatakan bahwa hasil tersebut diperoleh setelah menganalisis visi misi tersebut berdasar jumlah kata yang paling banyak digunakan dalam dokumen visi misi masing-masing pasangan.

Mula-mula, file visi-misi berformat pdf di convert terlebih dahulu menjadi format .txt untuk diekstrak teksnya. Kemudian, dilakukan cleaning pada teks tersebut, dengan:

• Penghilangan karakter-karakter non-alfabet (simbol, angka).
• Stemming/lemmatization, yaitu pengubahan setiap kata menjadi kata akar/baku-nya.
• Tokenization, yaitu pemisahan teks menjadi token-token per kata.
• Penghapusan stopwords (kata sambung) dan common words, seperti: “dengan”, “merupakan”, “visi”, “misi”, yang tidak memberikan topik dan makna pada teks yang ada.

“Kita ranking dari frekuensinya yang paling tinggi sampai yang rendah. Kemudian kita bikin semacam visualisasi word cloud ini, di mana kata-kata yang sering muncul itu tulisannya dalam bentuk lebih besar font-nya dan lebih tebal.

Analisis data mengungkap bahwa kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD – yang disokong oleh PDI-Perjuangan dan sejumlah partai koalisinya – adalah kata “ekonomi”, “cepat” dan “digital”.